Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review UU No 32/2004 tentang Pemda bahwa Pilkada dapat diikuti oleh pasangan calon independen disambut gembira berbagai kalangan. Terutama mereka yang beranggapan bahwa parpol sebagai faktor penghambat hak-hak politik warga negara.Namun demikian putusan tersebut dianggap terlambat. Mengingat meski sudah jauh-jauh hari sebelumnya judicial review diajukan, putusannya baru dibacakan pada Senin, 23 Juli 2007 lalu. Sehingga beberapa calon independen untuk Pilgub DKI Jakarta sudah tidak memungkinkan ikut dalam Pilkada yang bakal digelar bulan depan.
Berbeda dengan DKI Jakarta, di Kalimantan Barat, Pilgub baru akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Hal ini tentu saja akan merubah peta konstalasi politik di Kalbar. Bila selama ini hanya ada 3 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang muncul menggunakan perahu parpol, pada hari-hari mendatang tentu akan diramaikan dengan kehadiran beberapa pasangan independen.
Apapun modelnya, semoga saja Pilkada Gubernur Kalbar mendatang tetap damai dan menjunjung sportifitas. Dan mereka yang terpilih sebaiknya yang punya komitmen kuat membawa Kalbar menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.
Komentar